Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2023

Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. bahwa untuk dapat menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang lengkap, akurat, mudah, cepat dan berdaya guna bagi pegawai dan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan yang baik, tertib, dan sistematis.

2. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Narkotika Nasional.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.