Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jenis: Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk dapat menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang lengkap, akurat, mudah, cepat dan berdaya guna bagi pegawai dan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan yang baik, tertib, dan sistematis.
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Narkotika Nasional.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2019
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 32 Tahun 2024
Petunjuk Teknis Bagian 143-01 (Staff Instruction Part 143-01) Prosedur dan Tata Cara Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan Dan/Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017
Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri