Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016

Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal

1. bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;