Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Persandian


Ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2015
Jenis: Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 365

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait;

  2. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara Nomor 2615/LSN/SU/TU.03.02/11/2014 tanggal 11 November 2014 tentang Rekomendasi Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Persandian telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Persandian;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Persandian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 16 Tahun 2017

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2022

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah


Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977

Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun