Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2021
Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
Ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2021
Jenis: Peraturan Kejaksaan
Jenis: Peraturan Kejaksaan
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1154
Download:
Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2021
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum yang didukung sistem pengelolaan data dan informasi intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang terintegrasi;
bahwa sistem pengelolaan data dan informasi intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a diselenggarakan melalui optimalisasi penggunaan bank data intelijen berbasis teknologi informasi, penyediaan standar prosedur operasional dan penguatan kompetensi sumber daya manusia yang andal dan profesional, serta ketersediaan anggaran yang memadai;
bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-025/A/JA/06/2009 tentang Pembentukan Bank Data Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018
Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2022
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019
Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan