Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017

Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi


Ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2017
Jenis: Peraturan Jaksa Agung
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 751

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, masih ditemukan adanya benda sitaan, barang rampasan negara serta benda sita eksekusi untuk pembayaran denda atau uang pengganti yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga benda sitaan, barang rampasan negara serta benda sita eksekusi tersebut tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, Gudang Barang Bukti Kejaksaan, atau tempat lainnya, tanpa ada kepastian penyelesaian;

  2. bahwa terdapat beberapa ha! yang menjadi hambatan dalam penyelesaian benda sitaan, barang rampasan negara dan benda sita eksekusi, antara lain pemilik atau yang berhak tidak relevansi harga wajar benda sitaan Rp 300,- (tiga ratus rupiah) yang dapat dijual langsung oleh Kejaksaan;

  3. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset, perlu dilakukan percepatan penyelesaian benda sitaan, barang rampasan negara, dan benda sita eksekusi;

  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan sebagaimana huruf c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah


Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003

Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri


Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua


Scroll to Top