Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2023

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan keutuhan dan ketersediaan Aset Informasi di lingkungan Pemerintahan dari berbagai ancaman keamanan Informasi baik dari dalam maupun luar, perlu adanya manajemen keamanan Informasi.

2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi, Perangkat Daerah menyusun kebijakan keamanan Informasi.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b dan Huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.