Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

1. bahwa piutang daerah perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan kaidah perbendaharaan menuju tata kelola keuangan daerah yang akuntabel demi tercapainya tujuan pembangunan daerah.

2. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk mengoptimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan untuk ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada pemerintah daerah.

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, gubernur berwenang menghapuskan secara bersyarat/mutlak sepanjang menyangkut piutang daerah.

4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan piutang daerah.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.