Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2023

Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan berdasarkan validasi hasil evaluasi jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. bahwa hasil evaluasi jabatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/120/M.SM.04.00/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. bahwa kebijakan pemerintah dalam besaran penghasilan terhadap Pejabat Administrasi terdampak penataan organisasi masih menyetarakan dengan penghasilan sebelumnya saat menduduki Jabatan Administrasi, sehingga kelas jabatan dan nilai jabatan fungsional Pejabat Administrasi terdampak penataan organisasi masih sinergis dengan Jabatan Administrasi sebelumnya.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.