Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan Dalam Provinsi Jambi
Jenis: Peraturan Gubernur
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (JAMBI MANTAP) perlu diupayakan melalui program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus provinsi ke kabupaten/kota untuk kecamatan dan kelurahan.
bahwa untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus provinsi ke kabupaten/kota untuk kecamatan dan kelurahan diperlukan pengaturan tentang tata cara pemberian bantuan keuangan bersifat khusus program pelaksanaannya.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan Dalam Provinsi Jambi.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990
Petunjuk Pembuatan Penetapan Eks Pasal 71 ayat (2) dan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018
Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022
Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 6 Tahun 2024
Tata Cara Penggunaan Himne dan Mars Badan Nasional Pengelola Perbatasan