Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre

1. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, penetapan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum pada badan layanan umum daerah, perlu diatur standar pelayanan minimal.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre sebagai badan layanan umum daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre.