Desain Olahraga Daerah Periode Tahun 2022-2027
Jenis: Peraturan Gubernur
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk meningkatkan prestasi dan daya saing daerah dalam bidang keolahragaan, diperlukan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah secara terintegrasi dan kolaboratif yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
bahwa perlu disusun desain olah raga daerah sehingga dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengembangan olahraga daerah.
bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional yang diikuti penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024.
bahwa pemerintah daerah belum memiliki peraturan perundang-undangan yang melaksanakan desain besar nasional.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah Periode Tahun 2022-2027.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2009
Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 157 Tahun 2024
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Uji Tak Rusak (UTR)
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Hortikultura
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
Pengusulan, Pengangkatan/Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi