Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2023

Analisis Standar Belanja

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal.

2. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pemenuhan terhadap prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

3. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja merupakan instrumen untuk tolak ukur kinerja yang jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja.