Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023

Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan perwujudan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

2. bahwa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan yang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat.

3. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diatur kembali.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.