Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2023

Pola Hubungan Komunikasi Sandi pada Pemerintah Aceh

1. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem komunikasi serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi sandi antar Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu adanya mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

2. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu diatur pola hubungan komunikasi sandi pada Pemerintah Aceh.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi pada Pemerintah Aceh.