Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2023
Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan
Ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2023
Jenis: Peraturan Daerah
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa berdasarkan angka I huruf A angka 3 huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan Daerah Provinsi dalam bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi.
bahwa dalam rangka pengembangan dan pengendalian populasi ternak, perlindungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular, serta perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk hewan atau pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020
Batas Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/113/2023
Standar Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 44/PRT/M/2015
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023
Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 354 Tahun 2015
Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Pengguna Perseorangan