Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015

Retribusi Perizinan Tertentu

Dicabut dengan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023
   Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagai salah satu objek retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

2. bahwa izin usaha perikanan yang termasuk retribusi perizinan tertentu mempunyai potensi untuk dipungut retribusinya.

3. bahwa pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

4. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.