![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023
Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, salah satunya melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150.K/GL.01/MEM.E/2023
Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021
Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental
Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya