Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan, untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
bahwa untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu pelayanan kesehatan yang optimal meliputi layanan kesehatan, dan layanan kesehatan jiwa, serta layanan rehabilitasi sosial.
bahwa untuk menjamin layanan kesehatan jiwa yang optimal bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu melindungi dan menjamin layanan kesehatan bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada l1uruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2020
Pencabutan 5 (Lima) Peraturan Badan Standardisasi Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2019
Standar Industri Hijau untuk Industri Cat Berbasis Air
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2021
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman
Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 272 Tahun 2022
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Titipan dari Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia