Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017

Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah


Ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2017
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah menjadi salah satu upaya untuk mendorong pergerakan perekonomian daerah dan memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

  2. bahwa penyertaan modal daerah diperlukan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, serta untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

  3. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah.

  4. bahwa untuk mengharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tata kelola penyertaan modal daerah yang baik, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c.

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) di Bandar Udara


Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram


Standar Program Fellowship Elektromiografi Klinik di Bidang Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi


Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kesehatan