Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017

Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah

1. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah menjadi salah satu upaya untuk mendorong pergerakan perekonomian daerah dan memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

2. bahwa penyertaan modal daerah diperlukan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, serta untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

3. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah.

4. bahwa untuk mengharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tata kelola penyertaan modal daerah yang baik, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah.