Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014

Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

1. bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Provinsi Banten ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

2. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, harga diri dan martabat kemanusiaan serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

3. bahwa meningkatnya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Banten merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga diperlukan peran pemerintah Provinsi Banten agar perempuan dan anak terlindungi dari tindak kekerasan.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan.