Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2023
Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal dan Aman
Ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2023
Jenis: Peraturan Daerah
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi dan menggunakan produk barang yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya melalui upaya pengawasan dan pembinaan sesuai kewenangannya.
bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk halal melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.
bahwa untuk memberikan kepastian Hukum dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu dilakukan pengaturan terhadap fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal dan Aman.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017
Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/28/PADG/2020
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
Pedoman Evaluasi Jabatan