Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024

Pelindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro Serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima


Ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2024
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat perlu diberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.

  2. bahwa pedagang kaki lima perlu dilindungi oleh Pemerintah Daerah melalui penataan dan pemberdayaan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

  3. bahwa kedudukan dan peran strategis usaha mikro dan pedagang kaki lima dalam meningkatkan perekonomian daerah perlu didorong, dilindungi, dan diberi peluang berusaha yang kondusif agar mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

  4. bahwa untuk memberikan landasan hukum mengenai kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di daerah serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, diperlukan pengaturan mengenai pelindungan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro Serta Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan


Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara


Pedoman Dampak Negatif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat


Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional


Petunjuk Bindalmin Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum Mengenai Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan RI