Pelindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro Serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat perlu diberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.
bahwa pedagang kaki lima perlu dilindungi oleh Pemerintah Daerah melalui penataan dan pemberdayaan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
bahwa kedudukan dan peran strategis usaha mikro dan pedagang kaki lima dalam meningkatkan perekonomian daerah perlu didorong, dilindungi, dan diberi peluang berusaha yang kondusif agar mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
bahwa untuk memberikan landasan hukum mengenai kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di daerah serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, diperlukan pengaturan mengenai pelindungan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro Serta Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023
Pedoman Dampak Negatif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020
Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992
Petunjuk Bindalmin Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum Mengenai Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan RI