Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2023

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan


Ditetapkan pada tanggal 26 September 2023
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa Pancasila merupakan dasar, ideologi, dan filosofis negara sebagai dasar cara pandang bangsa Indonesia yang harus ditegakkan dan diamalkan dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

  2. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu dilaksanakan untuk memperkuat pengetahuan, sikap, serta keterampilan masyarakat untuk mewujudkan semangat gotong royong, toleransi, kerukunan, dan kepatuhan pada pranata sosial dan hukum.

  3. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan implementasi wawasan kebangsaan dan nilai luhur Pancasila guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa


Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya


Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah


Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat