Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019

Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat

1. bahwa masyarakat hukum adat Papua adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Tanah Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat yang keberadaannya wajib diakui, dilindungi, dihormati dan diberdayakan oleh negara melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kerangka Otonomi Khusus Papua sebagai kelompok manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan sesamanya.

2. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam hubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara, sering kali tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya berupa pengabaian dan pelanggaran atas hak-haknya serta kurang optimalnya perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah adatnya.

3. bahwa guna memberikan kepastian hukum serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang maka perlu pengaturan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Provinsi Papua Barat.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat.