Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang


Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2021
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Dicabut dengan:

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024
    Pajak dan Daerah Retribusi Daerah

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

  2. bahwa pelayanan tera dan tera ulang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, produsen dan kepentingan umum dalam hal pemakaian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus.

  3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024


Pengelolaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia


Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum


Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Petunjuk Teknis Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua