Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039


Ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2019
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa guna menjamin terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat perlu tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

  2. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan mendukung perikehidupan secara terencana, menyeluruh, terpadu, serta berkelanjutan bagi pemenuhan hak masyarakat.

  3. bahwa dalam rangka memberikan pedoman Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Peraturan Daerah.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien Unregister di RSUD Pemerintah Kota Medan Dan Rumah Sakit Jiwa di Kota Medan


Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional


Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian


Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023


Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai