Peraturan Bupati Tangerang Nomor 2 Tahun 2024

Pedoman Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit

1. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, diperlukan forum komunikasi dan konsultasi antara perusahaan, pekerja/ serikat pekerja/ serikat buruh dalam wadah lembaga kerja sama bipartit.

2. bahwa lembaga kerja sama bipartit dibentuk untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan.

3. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembentukan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diperlukan pedoman pembentukan lembaga kerja sama bipartit.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit.