Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Daerah

1. bahwa dalam rangka menciptakan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, perlu penanganan konflik sosial secara ter koordinasi.

2. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial perlu adanya peningkatan, efektivitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di Daerah.

3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, diperlukan pedoman pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Daerah.