Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman


Ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2022
Jenis: Peraturan Bupati

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan dimensi keterbukaan, mudah diakses dan transparan merupakan salah satu perwujudan dari Good Governance.

  2. bahwa penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan secara akurat, cepat dan proporsional karena penyebarluasan informasi merupakan jembatan penghubung Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau publik.

  3. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyebarluasan informasi yang baik perlu dibuat pengaturannya.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan


Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh


Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib


Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum