Standar Biaya Khusus Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman
Jenis: Peraturan Bupati
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa secara geografis Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah rawan Gempa Bumi dan Tsunami yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat.
bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.
bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana Gempa Bumi dan Tsunami pada tahap prabencana dilakukan melalui penyusunan rencana kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami dengan membentuk Tim Penyusunan Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman.
bahwa dalam standar biaya umum belum terakomodir biaya tim penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami sehingga harus didukung oleh Standar Biaya Khusus.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024
Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023
Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/12/2013
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Buru Selatan.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi