Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006

Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

1. bahwa penggunaan instrumen cek dan/atau bilyet giro sebagai alat pembayaran di Indonesia masih sangat diminati khususnya dilihat dari tingginya nilai nominal perputaran cek dan/atau bilyet giro;

2. bahwa adanya penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan cek dan/atau bilyet giro sebagai instrumen pembayaran;

3. bahwa penerapan sanksi daftar hitam penarik cek dan/atau bilyet giro kosong serta pemberlakuannya dalam cakupan di wilayah kliring lokal belum cukup efektif menurunkan tingkat penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong;

4. bahwa berdasarkan prinsip pengenalan nasabah, bank adalah pihak yang paling mengetahui karakteristik dan identitas nasabah penarik cek dan/atau bilyet giro kosong sehingga perlu diterapkan prinsip self assessment agar penatausahaan daftar hitam dapat dilakukan dengan lebih akurat;

5. bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga kepercayaan masyarakat atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diperlukan dasar pengaturan dan penerapan sanksi yang lebih proporsional kepada penarik cek dan/atau bilyet giro kosong dalam suatu daftar hitam yang berlaku secara nasional;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;