Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Status
Dicabut dengan:
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Konsiderans
bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional, diperlukan sistem perbankan nasional yang tangguh dan dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan.
bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dengan pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional.
bahwa untuk meningkatkan peran dan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, diperlukan pemberdayaan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
bahwa untuk lebih mendorong perkembangan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pengaturan kegiatan lembaga yang komprehensif, jelas dan memberikan kepastian hukum.
bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2020
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.167/AL.308/DJPL
Pengisian Data Legalitas, Data Teknis, dan Penerbitan Berita Acara Ulang Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri Melalui Sistem MaritimHUB
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031