Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020

Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank


Ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2020
Jenis: Peraturan Bank Indonesia
Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 198
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6550

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;

  2. bahwa dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah diperlukan upaya untuk memitigasi risiko terjadinya fluktuasi rupiah melalui kerangka kerja sama antara Bank Indonesia dan otoritas negara mitra dengan mendorong penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal (local currency settlement) antara Indonesia dan negara mitra;

  3. bahwa salah satu upaya untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dilakukan melalui kerja sama Bank Indonesia dengan otoritas negara mitra untuk mendorong penggunaan mata uang lokal, yang kemudian diimplementasikan dengan penunjukan bank untuk memfasilitasi kegiatan dan transaksi dengan menggunakan mata uang lokal;

  4. bahwa untuk mengantisipasi kerja sama Bank Indonesia dengan otoritas negara mitra lainnya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal (local currency settlement);

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga


Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018

Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah


Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah