Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008

Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara


Ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2008
Jenis: Peraturan Bank Indonesia
Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4888

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka penerbitan Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang Surat Berharga Negara di pasar perdana;

  2. bahwa Bank Indonesia memiliki tugas sebagai agen penatausaha dan agen pembayar Surat Berharga Syariah Negara serta pelaksana kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2019

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 30 Tahun 2016

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018

Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai


Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Scroll to Top