Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib
Jenis: Peraturan Badan Standardisasi Nasional
Menimbang:
bahwa untuk menjaga kesesuaian tata cara pemberlakuan regulasi teknis di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan internasional mengenai hambatan teknis perdagangan (Agreement on Technical Barrier to Trade, WTO) diperlukan tata cara dan metode yang jelas, sederhana, praktis, dan mengikat bagi kementerian/lembaga yang berwenang memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib;
bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2016
Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020
Pedoman Teknis dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2021
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009
Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional