Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2021

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik


Ditetapkan pada tanggal 23 April 2021
Jenis: Peraturan Badan Standardisasi Nasional
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 466

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa adanya pemutakhiran dan penambahan skema penilaian kesesuaian pada sektor elektroteknika, telekomunikasi, dan produk optik, berdampak pada diperlukannya penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian guna meningkatkan daya saing produk elektroteknika, telekomunikasi, dan produk optik;

  2. bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi dan Produk Optik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan penilaian kesesuaian elektroteknika, telekomunikasi, dan produk optik sehingga perlu di ganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan


Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999

Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018

Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik