
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 28 Tahun 2021
Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia pada Usaha Mikro Kecil dalam rangka Perizinan Tunggal
Jenis: Peraturan Badan Standardisasi Nasional
Menimbang:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan perizinan tunggal dalam penerapan Standar Nasional Indonesia, perlu dilakukan kegiatan pembinaan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah;
bahwa agar kegiatan pembinaan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan dan pengoordinasiannya;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia pada Usaha Mikro Kecil dalam rangka Perizinan Tunggal;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Deiyai dengan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2020
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan