Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 28 Tahun 2021

Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia pada Usaha Mikro Kecil dalam rangka Perizinan Tunggal


Ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021
Jenis: Peraturan Badan Standardisasi Nasional
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1458

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perizinan tunggal dalam penerapan Standar Nasional Indonesia, perlu dilakukan kegiatan pembinaan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah;

  2. bahwa agar kegiatan pembinaan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan dan pengoordinasiannya;

  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia pada Usaha Mikro Kecil dalam rangka Perizinan Tunggal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan


Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2019

Pedoman Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang dan Pengintegrasian ke dalam Sistem Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan