Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2019

Bantuan Hukum Badan Standardisasi Nasional

1. bahwa kompleksitas permasalahan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian memerlukan adanya pemberian bantuan hukum di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang tertib, berkualitas, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. bahwa untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi Badan Standardisasi Nasional perlu disusun peraturan tentang pemberian bantuan hukum;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Bantuan Hukum Badan Standardisasi Nasional;