Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021

Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka


Ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendorong pelaksanaan peran Bursa Berjangka dalam penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Komoditi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti perlu mengatur pedoman penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka;

  2. bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi Aset Kripto termasuk memenuhi kebutuhan pasar ke depan yang mampu memberikan nilai tambah bagi perkembangan usaha Aset Kripto di Indonesia, perlu adanya ketentuan yang mengatur pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yang khusus memfasilitasi perdagangan Aset Kripto;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020

Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2014

Kampanye Pemilihan Umum Melalui Penggunaan Jasa Telekomunikasi


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang