Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan


Ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2015
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5774

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, konglomerasi keuangan perlu memiliki kecukupan modal yang memadai;

  2. bahwa sejalan dengan kompleksitas usaha dan risiko konglomerasi keuangan, konglomerasi keuangan perlu melakukan pengelolaan permodalan yang memadai;

  3. bahwa dengan kecukupan modal dan pengelolaan permodalan konglomerasi keuangan yang memadai diharapkan dapat mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020

Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2020

Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Perhubungan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018

Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah