Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2021

Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan Mekanisme Customer Due Diligence (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi


Ditetapkan pada tanggal 30 November 2021
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan Customer Due Diligence (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar saat ini sehingga perlu diperluas dengan memberikan alternatif bagi Nasabah dalam memilih volume minimum kontrak dalam Perdagangan Berjangka Komoditi sekaligus meningkatkan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Bappebti Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan Customer Due Diligence (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu dicabut dan diganti;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan


Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah


Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014

Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2018

Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia