Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum


Ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2017
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1157

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menyeragamkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum diperlukan cara dan metode yang pasti dan baku serta mengikat seluruh unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

  2. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi, keseragaman dan kelancaran proses penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu mengatur mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2020

Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020


Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020

Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2016

Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja


Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020

Kelas Jabatan Fungsional di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan