Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota


Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2020
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 309
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 perlu melakukan penyesuaian mengenai nomenklatur kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017

Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2020

Tata Kelola Data Diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017

Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia