Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama dan Tata Cara Pengisian Jabatan Secara Terbuka di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum


Ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2015
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 217

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sesuai dengan amanat reformasi birokrasi, perlu mengatur standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama dan tata cara pengisian jabatan secara terbuka;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama dan Tata Cara Pengisian Jabatan Secara Terbuka di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Pamong Budaya


Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2020

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Enam Program Profesi dan Satu Program Spesialis Bidang Kesehatan


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019

Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2020

Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota