Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2018

Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.34.03.747 Tahun 2001 tentang Persyaratan Tambahan Izin Usaha Industri Farmasi

Ditetapkan: 21 September 2018
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.34.03.747 Tahun 2001 tentang Persyaratan Tambahan Izin Usaha Industri Farmasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.34.03.747 Tahun 2001 tentang Persyaratan Tambahan Izin Usaha Industri Farmasi;

Download:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2018PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008

Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2023

Penetapan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Laporan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023