Alokasi Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Untuk Masing-Masing Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu
Jenis: Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Menimbang:
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penetapan alokasi volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk masing-masing konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 telah menyepakati untuk menetapkan Alokasi Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk masing-masing konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Alokasi Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Untuk Masing-Masing Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukaj serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 13 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Lembaga di Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia