Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014

Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi


Ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2014
Jenis: Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 dan 4 tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi perlu ditetapkan Pedoman bagi lembaga sertifikasi profesi;

  2. bahwa peraturan BNSP nomor 07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, dipandang perlu untuk disempurnakan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah


Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2020

Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)


Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019

Satu Data Indonesia


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015

Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu


Scroll to Top