Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014

Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi


Ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2014
Jenis: Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 dan 4 tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi perlu ditetapkan Pedoman bagi lembaga sertifikasi profesi;

  2. bahwa peraturan BNSP nomor 07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, dipandang perlu untuk disempurnakan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2020

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020


Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2020

Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis


Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional


Scroll to Top