Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019
Penyelenggaraan Situs Web Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
Ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2019
Jenis: Peraturan Badan Narkotika Nasional
Jenis: Peraturan Badan Narkotika Nasional
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 734
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari sebuah negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk menjamin penyelenggaraan negara yang baik dan bertujuan untuk menyampaikan informasi bagi setiap orang guna mewujudkan ketahanan nasional;
bahwa untuk menunjang dan mendukung pengembangan dan pelaksanaan publikasi guna keterbukaan informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional, perlu optimalisasi pemanfaatan web sebagai media resmi yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat;
bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pengelolaan web di lingkungan Badan Narkotika Nasional guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun penyelenggaraan situs web di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Situs Web Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2023
Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/2/2017
Konversi Nomor Pos Tarif pada Barang yang diberlakukan Standar Nasional Indonesia secara Wajib
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010
Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah