Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017

Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris


Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017
Jenis: Peraturan Badan Narkotika Nasional
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1905

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk pemeriksaan dan pengujian laboratoris pada hakekatnya merupakan proses ilmiah dalam rangka identifikasi, pencegahan, rehabilitasi, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

  2. bahwa untuk dukungan pemeriksaan dan pengujian laboratoris oleh Laboratorium Badan Narkotika Nasional akan berhasil dan berdaya guna apabila sesuai dengan tata cara dan persyaratan formal maupun teknis;

  3. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional dan perubahannya belum mengakomodir kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi


Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2022

Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang Bersumber dari Pinjaman


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019


Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 6 Tahun 2020

Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji Luar Negeri