Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal


Ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2020
Jenis: Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1172

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

  2. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/878/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/09/2014

Pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN/1998 tentang Kewajiban Pelaporan Dalam Rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat Di Bawah Direksi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO)


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2018

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea


Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 22 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan